Bush: Perlu Tekad Luar Biasa

Citigroup Ambil Alih Wachovia

Getty Images/Win McNamee / Kompas Images Presiden AS George W Bush berbicara kepada wartawan di luar Ruang Oval, Gedung Putih, Senin (29/9) pagi sebelum bursa dibuka. Bush menjelaskan soal pentingnya paket dana talangan 700 miliar dollar AS guna menghindari perekonomian AS dari krisis keuangan yang semakin parah.

Selasa, 30 September 2008 | 03:00 WIB

Washington, Senin - Presiden AS George Bush menyerukan agar semua pihak memiliki komitmen yang luar biasa keras terhadap rencana penyelamatan sistem finansial senilai 700 miliar dollar AS itu. Alasannya, masalah yang mereka hadapi sekarang juga sangat luar biasa sulit.

DPR (House of Representatives) AS dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara pada Senin sore waktu setempat atau Selasa dini hari WIB.

Bush dalam pidatonya di Gedung Putih, Senin (29/9) sekitar pukul 7.30 waktu setempat sebelum pasar saham di buka, mengatakan, rancangan paket penyelamatan itu akan membantu krisis finansial tidak akan semakin meluas ke mana-mana.

Ia meminta anggota DPR agar mendukungnya. ”Pemungutan suara atas RUU ini adalah untuk mencegah kerusakan yang lebih parah pada diri Anda dan masyarakat,” katanya. Bush segera meninggalkan podium tanpa memberikan kesempatan tanya jawab setelah menyampaikan pidato singkatnya.

Pada pagi yang sama Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke juga memuji kompromi yang terjadi pada Minggu. ”Rencana itu harus dapat membantu memperbaiki aliran kredit ke rumah tangga serta usaha kecil dan menengah yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pada waktu yang sama, diperlukan pula perlindungan untuk para pembayar pajak,” kata Bernanke dalam pernyataan tertulisnya.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan, provisi yang ditambahkan oleh Kongres akan melindungi para pembayar pajak yang telah membiayai paket penalangan tersebut. ”Kami mengirimkan pesan ke Wall Street, pesta sudah berakhir,” katanya.

Wachovia diambil alih

Akibat krisis finansial itu pula Citigroup akhirnya mengambil alih operasional perbankan Wachovia. Citigroup akan menyerap kerugian Wachovia sebesar 42 miliar dollar AS. Citigroup juga akan menjamin 12 miliar dollar saham preferen dan waran.

Transaksi itu membuat Citigroup tetap menjadi tiga besar perbankan AS bersama dengan Bank of America dan JP Morgan. Sebelumnya, Citigroup bersaing dengan Wells Fargo & Co.

Pengaruh minyak

Gubernur Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) Mohammad Ali Khatibi dari Iran mengatakan, dana talangan sebesar 700 miliar dollar AS diharapkan berpengaruh positif.

”Jika mereka menyuntik dana sebesar 700 miliar dollar AS, akan menjadi faktor untuk menaikkan permintaan (minyak),” ujar Khatibi.

Khatibi juga mengatakan, harga minyak yang naik lagi akan memberikan dampak positif untuk investasi di sektor minyak.

Harga minyak turun drastis hampir 50 dollar AS dalam dua bulan ini, dari titik tertinggi 147 dollar AS per barrel. Pada transaksi kemarin, minyak light sweet turun 5,02 dollar AS menjadi 101,87 dollar AS per barrel.

Indeks di Wall Street langsung turun pada pembukaan Senin pagi atau malam WIB. Hal serupa terjadi juga di pasar saham Asia dan Eropa yang menantikan kepastian soal paket penalangan itu. (Reuters/AP/AFP/joe)

obama versus mcCain

Debat Timbulkan Kenangan kepada JFK

Minggu, 28 September 2008 | 02:13 WIB

Mississippi, sabtu - Perdebatan langsung pertama calon presiden dari Republik, John McCain, versus calon presiden dari Demokrat, Barack Obama, membuat pengamat terkenang kepada perdebatan tahun 1960 saat JF Kennedy menaklukkan Richard Nixon.

David Gergen, profesor dari Harvard University, mengatakan, JF Kennedy (JFK) tampil meyakinkan menghadapi Nixon dan selama menjadi presiden, ia bisa mewujudkan janjinya. ”Ini adalah sesuatu yang bisa terjadi dan diwujudkan Obama,” kata Gergen.

Meski demikian, penampilan Obama tak cukup kuat untuk meyakinkan warga. Karena itu, debat ini juga membuat orang mengenang debat Ronald Reagan dan Jimmy Carter tahun 1980. Pakar politik dari Indiana University, Marjorie Hershey, mengatakan, ”Banyak warga AS tahun 1980 penat dengan pemerintahan Carter sekaligus tidak cukup yakin dengan Reagan.”

Debat McCain versus Obama berlangsung Sabtu (27/9) pagi WIB di University of Mississippi, Oxford. Jim Lehrer dari NewsHour on PBS sebagai moderator.

McCain terjebak dalam permainan taktik ketimbang Obama yang berbicara soal strategi penyelesaian persoalan, dengan kalimat-kalimat yang terstruktur.

Soal Irak, McCain menuding Obama sebagai seorang pembawa masalah karena buru-buru menyimpulkan penarikan tentara AS. McCain mengutip ucapan Jenderal David Petraeus yang menyebutkan program Obama di Irak berbahaya.

Obama membalas, ”McCain jelas salah soal Irak.” Ada tiga kali Obama mengatakan ”McCain was wrong”. Ini merujuk kepada dukungan McCain untuk invasi ke Irak, yang tidak dipersiapkan secara matang. ”McCain mendukung invasi ke Irak dengan alasan menemukan senjata pemusnah massal, yang jelas tidak ditemukan, dan McCain salah,” ujar Obama.

Soal Iran, McCain langsung menuding Obama salah dengan strategi yang cenderung memilih berbicara dengan pemimpin Iran. Obama mengatakan, penasihat kebijakan luar negeri McCain, Henry Kissinger, justru menginginkan agar AS berdialog dengan Iran tanpa syarat.

Topik ekonomi

Topik ekonomi sehubungan dengan krisis keuangan juga jadi bahan perdebatan. McCain menyalahkan keserakahan Wall Street sebagai penyebab krisis.

Obama mengatakan, ”Krisis ini adalah buah dari kebijakan Presiden AS George W Bush, yang didukung McCain.... Republik cenderung menghabiskan dana untuk invasi ke Irak sekitar 700 miliar dollar AS ketimbang mengalokasikan dana ke sektor ekonomi AS.”

”McCain berubah sikap karena 10 hari lalu mengatakan fondasi ekonomi baik, ternyata tidak,” kata Obama.

Nicolle Wallace, penasihat politik McCain, mengatakan, ”McCain membuat Obama menjadi defensif dan menampilkan isu yang di luar pembicaraan utama masyarakat AS.”

Calon wakil presiden dari Demokrat, Joe Biden, tertawa dan mengatakan McCain jelas tak bisa berbuat apa-apa dalam debat ini. Biden akan berdebat langsung dengan calon wakil presiden dari Republik, Sarah Palin.

CNN dan Opinion Research Corp menjaring opini soal perdebatan itu. Hasilnya memperlihatkan, 51 persen responden mengatakan Obama tampil lebih baik dan hanya 38 persen yang memuji McCain. Soal topik ekonomi, Obama didukung 58 persen dan hanya 37 persen yang mendukung McCain. Soal Irak, yang menjadi keunggulan McCain, ia hanya unggul tipis, 52 persen berbanding 47 persen. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Konflik Patani -Thai

Empat Strategi Menuju Perdamaian di Pattani

Selasa, 23 September 2008 - 09:08 wib

"Sampai kapan anda mau berkonflik?" Begitu ucap Farid Husain kepada tokoh Melayu Pattani, salah satu provinsi di Selatan Thailand yang mayoritas muslim. Pertanyaan yang sama dia ajukan kepada elit politik Thailand. Awalnya kedua kubu yang telah puluhan tahun baku bunuh itu pesimis dan enggan duduk di meja perundingan. Tapi, Farid tak berhenti di situ. Ia lekas menambahkan, "Tiap hari ada yang meninggal."

Jitu. Dr. Farid Husain, Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI, yang juga tokoh penting dibalik perdamian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia kemudian dipercaya sebagai mediator Majelis Permusyawaratan Rakyat Melayu Pattani dengan Pemerintah Thailand. Hasilnya, kedua pihak sepakat menandatangani kesepakatan dalam perundingan damai putaran pertama, Minggu (21/9) di Istana Bogor.

Untuk lebih meyakinkan kedua pihak, Pria tambun kelahiran Soppeng, sebuah desa lebih kurang 100 km dari Makassar 58 tahun lalu itu harus bergerilya sendiri ke berbagai tempat. Ia terbang ke Pattani menemui Wahuddin Mohammad, bercakap-cakap dengan Jenderal Sonthi Boonyaratglin di Bangkok. Ia bahkan "memaksakan" diri ke Mekah ketika mengetahui tokoh Pattani tengah melaksanakan ibadah umroh.

Senin (23/9/2008) kemarin, Ayah tiga putra dan seorang putri ini menerima Okezone di sela-sela acara buka puasa bersama yang digelar Institut Perdamaian Indonesia di Jl. Patra Kuningan IV No.6, Kuningan, Jakarta Selatan. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana proses awal penyelesaian konflik di Thailand Selatan?

Sebenarnya prosesnya itu adalah komitmen dari RI 1 (dan) RI 2 (SBY, JK). Dia katakan bagaimana kalau kita bantu daerah Thailand Selatan. Lalu Pak Jusuf Kalla katakan kepada saya, coba kau lihat Farid, ada kemungkinan kita masuk di situ. Saya dekatilah orang-orang GAM saya tanya siapa tahu ada benang merah kan. Saya tanya dia, apakah kenal pimpinan-pimpinan Thailand Selatan."Oh iya, iya, pak Farid mau kenal," (kata mereka). Jadi kenalah saya.

Waktu peluncuran buku saya, saya undang dia datang lima orang dan lima orang ini tiga di antaranya mewakili sebagai delegasi kemarin. Artinya, dia adalah tokohnya. Sulit saya mulai berjalan. Saya tidak mau kecolongan apa betul ini orangnya maka saya cek siapa dia, kenapa dia dan sebagainya. Kemudian saya berjalan sama dia dulu. Saya lihat dia, saya pengaruhi dia bagaimana damai itu indah, bagaimana damai itu enak, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi rasa was-was.

Kapan proses ini mulai berjalan?

Tahun 2005 setelah penandatanganan (MoU RI-GAM di) Helsinki. Setelah itu saya dekati Thailand Selatan sejak 2006. Saya mendekati melalui GAM perorangan. Saya pergi ke daerahnya di dekat Phatani.

Saya menjelaskan tentang kedamaian itu mengapa kita tidak coba. (Saya katakan) Kalau anda bersedia saya akan mencoba mendekati Pemerintah. Saya dekatilah pemerintah Thailand karena ada mandatnya dari dia (Tokoh Pathani) kita ajak Tahiland mau (atau) tidak.

Artinya ada kaitan antara pengalaman di Helsinki dengan penanganan konflik di Thailand ini?

Secara tidak langsung ada. Artinya, dengan pengalaman Helsinki ini orang lihat kedamaian itu ada kita kasih percontohan. Kita bicara di Geneva, saya mulai bicara di Swiss tentang perdamian model baru bahwa tidak selalu operasi militer yang menentukan perdamaian. Barangkali dengan negosiasi, lobi, perundingan itu bisa terjadi dan itu memang benar lebih banyak di perundingan terjadi kedamaian daripada penekanan militer. Itulah yang saya coba. Caranya, saya dekati kedua belah pihak. Ini lebih gampang buat saya karena saya tidak tersangkut di dalam persoalan konflik ini. Beda dengan Aceh salah bicara bisa saya yang hilang.

Kapasitas Bapak dalam proses ini mewakili Negara atau pribadi?

Ditugaskan oleh Pak Jusuf Kalla berarti mewakili Negara bukan pribadi. Apa hak saya? Dan kalau umpamanya dia mau saya kemanakan ini orang? Saya tidak punya hak. Jadi, harus melalui perintah Pak JK. Orang tidak tahu yang saya kerjakan. Keluarga saya saja tidak tahu apa yang saya bikin ke Bangkok.

Siapa saja tokoh-tokoh yang anda temui?

Yang datang kemarin (dalam perundingan putaran pertama) Wahyuddin (Mohammad), semua tokoh-tokoh yang datang. Bahkan, saya temui bukan saja di Pathani tapi di Swedia, Finlandia dan di Mekah waktu saya pergi umroh dan dia adakan pertemuan. Itu alasan saya mau pergi umroh padahal mau laksanakan umroh sekaligus selesaikan itu persoalan. Saya rapat dengan mereka, 90 orang tokoh-tokoh dunia berkumpul di situ.

Dari pihak pemerintah Thailand?

Mulai dari jenderal-jenderal itu semua. Mulai dari Sonthi (Boonyaratglin) yang bikin Coup d'état itu saya bicara. Dan dia luar biasa gembiranya sehingga dia terbang ke Indoenesia untuk bicara dengan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian wakil perdana menterinya.

Apa titik lemah dari penyelesaian konflik yang diupayakan selama ini?

Titik lemah adalah tidak ada yang mempertemukan mereka dan bicara secara serius. Mereka sudah sering ketemu tetapi yang datang itu tidak menentukan (bukan penentu kebijakan).

Apakah agama menjadi determinan konflik di sana?

Bukan. Tidak ada persoalan agama. Soal yang utama di sana kelihatannya adalah persoalan diakui (atau) tidak bahwa dia adalah bangsa melayu Pathani yang berada di Negara Thailand. Dengan pengakuan itu dia minta hak-hak sebagai orang yang punya etnis itu. (misalnya) Memakai bahasa melayu.

Artinya, ada kemiripan dengan yang terjadi di Aceh?

Iya sama-sama kecewa kan. Sama-sama ketidakadilan di sini. Ketidakadilan sebagai warga Negara, ketidakadilan karena tidak diakui keberadaannya, dia marah. Disuruh dia ganti nama jadi Thailand.

Jadi cenderung ke persoalan etnis?

Tidak. Kalu etnis sama dengan kita kan. Dari Sabang-sampai Merauke berapa suku yang ada? tapi Negara Republik Indonesia mengakui keberadaannya. Silakan pakai itu bahasa (daerah) tetapi bahasa nasional tetap Indonesia. Bendera tetap merah putih. Lagu (kebangsaan) tetap. Silahkan bikin lagu daerah. Indonesia luar biasa terbuka. Setiap provinsi punya bendera sendiri.

Artinya itu yang tidak terjadi di sana?

Aa.. itu yang tidak terjadi di sana.

Dalam perundingan RI-GAM yang tak bisa ditawar adalah negosiasi dalam bingkai NKRI, kalau di sana?

Sama . Pemerintah tidak inginkan dia merdeka. Tetapi, apa yang diinginkan pasti sudah ada di undang-undang cuma tidak diimplementasikan barangkali.

Apa tantangan perundingan ini?

Tantangannya adalah bahwa apakah komitmen ini semua rakyat mengerti, semua pemerintah mengerti itu yang paling penting. Sama dengan kita kan DPR tidak setuju, Jenderal-Jenderal tapi dikasih pengertian dan mereka menghormati. Jadi, yang penting adalah komunikasi. Pemerintah harus komunikasi kepada pemerintah sendiri kemudian kepada rakyat bahwa damai itu indah dan ekonomi akan jalan.

Target sampai berapa pertemuan?

Perkiraan lima kali Insya Allah kita memfasilitasi. Dan saya lihat kelihatannya mulus ini pertemuan. Insya Allah selama tidak diobok-obok di pemerintah. Kalau di Thailand selatan aman. Di pemerintahnya, maaf saya katakan ini, harus ada Jusuf Kalla-nya yang berani melawan mereka (yang tidak setuju).

Apa sebetulnya yang anda katakan sehingga pembicaraan ini berhasil?

Yang saya sampaikan adalah koridor normatif saja bahwa kita hidup ini adalah kedamaian. Awalnya pasti dia bicara ini-ini semua tapi saya bilang sampai kapan?saya setuju yang bapak katakan, tapi sampai kapan? tiap hari ada yang meninggal.

Apakah pendekatan personal penting dalam hal ini?

Ini pendekatan personal semua. Saya membaur di dalamnya tetapi tidak lebur. Lebih sulit urus GAM karena kami yang bersangkutan berkonflik kan. Kalau ini orang lain konflik ya disatukan. Bagaimana dia percaya dan mau datang, itu yang paling susah. Thailand jengkel luar biasa dan Thailand Selatan (Pathani) tidak percaya karena sudah sering ketemu tak ada hasilnya.

Tim perunding ini dari mana saja dan berapa orang?

Masing-masing dari pemerintah 5 dari Thailand Selatan 5 dan kami dibentuk dan dipimpin oleh Pak Jusuf Kalla.

Apakah Deplu terlibat selama proses ini?

Kalau untuk keluar saya sendiri. Urusan administrasi itu urusan ahlinya. Tapi untuk mengubah pola pikirnya itu tanggung jawab saya. Dan itu yang paling lama.

Apa soal yang paling alot dalam perundingan kemarin?

Soal masa depan sana (Pathani) tapi itu tidak dibicarakan dulu tapi pada putaran-putaran berikut.

Apakah Bapak optimis perdamaian di sana akan terwujud?

Insya Allah. Kalau pemerintah di sana berkomitmen tinggi dan kayak model Aceh kita selesaikan. Jadi, di dalam menyelesaikan konflik begini ada empat tingkat yang harus diperhatikan. Pertama adalah mencari bibit perdamaian. Kemudian menanam bibit perdamian yaitu di ruangan dialog perundingan.

Setelah menanam, memelihara bibit perdamian yang telah ditanam ini sampai bersemi. Setelah itu menumbuhkembangkan perdamian. Itu yang saya lakukan dengan membentuk Institut Perdamaian Indonesia.

Yang paling menentukan terus terang adalah pers. Pers itu yang memulai dan pers itu yang mengakhiri. Kalau dia bicara bisa konflik lagi tapi kalau dia diam dan dia suburkan itu (perdamaian melalui) pemberitaan pasti tidak terjadi konflik. (fit)

Insiden Zakat dan Kemiskinan yang Membelenggu

Jumat, 19 September 2008 | 00:18 WIB

Oleh Ahmad Fuad Fanani

Pada bulan suci Ramadhan ini kita dikejutkan oleh meninggalnya 21 orang di Pasuruan saat mengantre untuk mendapatkan zakat.

Zakat uang tunai itu dibagikan oleh keluarga Haji Saikhon kepada ribuan orang. Akibatnya, mereka saling berdesakan, para janda dan wanita tua tergencet, 21 orang hidupnya berakhir sia-sia.

Kejadian di Pasuruan bukan peristiwa pertama. Sejak tahun 2001 hingga 2007, hampir setiap bulan puasa terulang kembali kejadian serupa. Ironisnya, tempat kejadian dan peristiwa yang menyebabkan umumnya mirip, yaitu pembagian zakat dari si kaya kepada orang miskin (Kompas, 16/9/2008).

Sebetulnya, pemerintah dan banyak ulama mengkritik pembagian zakat model ini. Dalam ajaran Islam, pembagian zakat seyogianya diberikan secara langsung dengan mendatangi orang yang berhak menerima. Pembagian dengan mengumpulkan ratusan atau ribuan orang kurang etis karena mencerminkan sikap riya (mempertontonkan kedermawanan). Selain itu, kita sudah memiliki institusi penyalur zakat yang kredibel, seperti Baznas dan Lazis.

Cermin kemiskinan

Tragedi itu juga menunjukkan, kemiskinan ada di hadapan kita. Kemiskinan bukan sesuatu yang berhenti pada angka statistik yang naik dan turun sesuai survei. Kemiskinan adalah sebuah realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang serius diderita dan dirasakan sebagian masyarakat. Tidak mengherankan jika ada orang membagi-bagikan uang Rp 20.000 hingga Rp 30.000, ratusan hingga ribuan orang rela antre guna mendapatkannya.

Anehnya, kemiskinan yang merajalela dan membelenggu itu banyak dipelihara elite ekonomi dan politik. Orang kaya yang memberi zakat uang tunai hampir setiap tahun adalah satu contoh pemeliharaan kemiskinan. Ia tidak beda dengan sinterklas yang membagi-bagi hadiah seakan setelah itu problem kemiskinan selesai. Bukankah lebih baik memberi mereka modal untuk bekerja atau diberi pinjaman lunak untuk membuka usaha?

Untuk mengakhiri kemiskinan, kita perlu belajar dari pengalaman Muhammad Yunus di Banglades dengan program Grameen Bank.

Keberhasilan Muhammad Yunus untuk memuseumkan kemiskinan membutuhkan kesabaran, keseriusan, dan tanpa pamrih politik. Dengan membangkitkan kepercayaan diri dan menjadikan orang miskin mampu mengerahkan segenap sumber daya dan modal yang dimiliki, kita bisa optimistis bahwa kemiskinan akan terkurangi. Tentu saja, struktur ketimpangan sosial dan politik serta kebijakan pemerintah yang tidak memihak orang miskin harus diakhiri. Elite politik jangan hanya gemar perang wacana angka kemiskinan, tetapi tidak melakukan aksi nyata.

Agama yang membebaskan

Untuk memuseumkan kemiskinan, kita perlu merenungkan kembali fungsi utama agama. Kehadiran agama sejatinya bukan hanya sebagai obat penenang manusia saat dilanda kesedihan atau kegagalan. Agama berfungsi membebaskan manusia dari ketertindasan sosial dan yang dilakukan sesamanya.

Hampir semua tokoh agama sejak awal mengabarkan perdamaian, kesejahteraan, keadilan sosial, dan bertekad menolong orang miskin dan tertindas.

Dalam tataran praktis dan teoretis, ini amat terkait teologi pembebasan yang diperkenalkan Gustavo Guiterrez. Menurut Guiterrez, teologi pembebasan mempunyai dua institusi penting (Two Theological Perspectives: Liberation Theology and Progressivist Theology, 1976).

Pertama, teologi pembebasan sejak awal diciptakan sebagai komitmen aktif yang hadir untuk pembebasan. Teologi adalah refleksi kritis atas dan dari dalam praksis historis, serta praksis historis teologi pembebasan adalah menerima dan menghidupkan firman Tuhan melalui iman.

Kedua, dalam teologi pembebasan, sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan. Dan, ini hanya bisa diungkapkan dalam konteks sejarah yang nyata tentang pembebasan terhadap orang miskin dan orang tertindas.

Maka, jika teologi harus berhubungan dengan praksis historis yang nyata, aksi konkretnya adalah membela orang miskin. Orang miskin tidak hanya dijadikan bentuk refleksi, tetapi orang miskin adalah subyek historis atas praksis teologi. Jadi, keberagamaan akan menjadi benar dan bermakna jika kita terlibat aktif dalam pembebasan orang miskin dan tertindas.

Jelas bahwa sejatinya agama bisa menjadi kekuatan penting dalam melakukan langkah nyata mengakhiri kemiskinan jika teologi yang kita anut adalah teologi pembebasan. Orang miskin, yang selama ini menjadi obyek dalam politik sering dikeluarkan dari lembar sejarah serta obyek pembagian uang zakat, harus diberi harapan kemajuan dan diberikan ruang untuk berbicara.

Kita berharap teologi pembebasan akan mampu memberikan kontribusi pada perubahan sejarah pembebasan orang miskin dan menjadi pemahaman baru tentang iman.

Ahmad Fuad Fanani Peneliti di International Center for Islam and Pluralism (ICIP)

Jumat, 19 September 2008 | 00:24 WIB

Bangkok, Kamis - Pada hari pertama memerintah, Perdana Menteri Thailand Somchai Wongsawat menunjukkan bahwa dia berniat untuk memusatkan perhatian pada isu politik domestik yang telah mendera Thailand selama beberapa pekan terakhir.

Dengan menempati kantor sementara di Dong Muang, bandara lama Bangkok, mulai Kamis (18/9), Somchai telah mengirimkan pesan kepada para pemrotes antipemerintah yang masih menduduki Gedung Pemerintah bahwa dia tidak akan menggunakan pendekatan yang konfrontatif.

Hal itu ditegaskan Kepala Kepolisian Bangkok Jenderal Pacharawat Wongsuwan yang menyatakan, ”Perdana Menteri menekankan penggunaan cara damai dan tidak akan ada penggunaan kekerasan terhadap pemrotes.”

Para pemrotes menolak penunjukan Somchai sebagai perdana menteri baru menggantikan Samak Sundaravej karena Somchai adalah ipar mantan PM Thaksin Shinawatra. Mereka menegaskan untuk tetap menduduki Gedung Pemerintah selama anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang dinilai penuh dengan sekutu Thaksin, menjadi perdana menteri di Thailand.

Penunjukan Somchai telah direstui Raja Bhumibol Adulyadej, Kamis. Daftar kabinet akan siap pada Senin pekan depan untuk mendapat persetujuan Raja.

Somchai juga memulai hari pertama dengan mengadakan pertemuan dengan pejabat dari Departemen Keuangan Thailand, Bank of Thailand, dan Bursa Efek Thailand untuk mendiskusikan dampak krisis keuangan AS terhadap perekonomian Thailand. Sebelumnya, Somchai juga bertemu dengan para pejabat di Departemen Luar Negeri Thailand untuk membicarakan sengketa perbatasan dengan Kamboja.

”Saya siap berbicara dengan Perdana Menteri Hun Sen untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan keuntungan bersama,” ujar Somchai.

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat setelah kedua negara saling melemparkan tuduhan baru bahwa pihak lain melanggar perbatasan. Thailand dan Kamboja berseteru soal tanah dan Kuil Preah Vihear di perbatasan, yang dinyatakan oleh PBB sebagai Warisan Dunia pada Juli lalu dan diputuskan oleh Pengadilan Internasional sebagai milik Kamboja tahun 1962. (ap/afp/fro)

Livni Menjadi PM Israel

Disambut sebagai "Golda Meir" Kedua

AP Photo/Koko / Kompas Images Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni saat mengklaim kemenangannya sebagai pemimpin Partai Kadima yang berkuasa, Kamis (18/9) di Tel Aviv. Kemenangan Livni otomatis membuat dirinya sebagai Perdana Menteri (PM) Israel menggantikan Ehud Olmert. Livni menjadi perempuan PM Israel yang kedua setelah Golda Meir.

Jumat, 19 September 2008 | 03:00 WIB

Cairo, Kompas - Seperti sudah diduga, akhirnya Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni (50), Kamis (18/9) dini hari, memenangi pemilihan Ketua Partai Kadima yang berkuasa di Israel. Kemenangan ini memastikan Livni sebagai PM Israel menggantikan Ehud Olmert.

Livni mengalahkan Menteri Perhubungan Shaul Mofaz dengan selisih suara tipis. Livni meraih 43,1 persen suara, terpaut hanya 431 suara atau 1 persen dari Mofaz yang mendapatkan 42 persen suara.

Partisipasi anggota Partai Kadima dilaporkan hanya 50 persen dari 74.000 anggota partai tersebut dalam pemungutan suara. Presiden Israel Shimon Peres, mantan PM Ehud Olmert, pemimpin Palestina, termasuk saingannya, Shaul Mofaz, langsung menyampaikan ucapan selamat kepada Livni.

Perunding senior Palestina, Saeb Erekat, mengatakan, ”Livni selama ini terlibat dalam proses perdamaian, karena itu kami yakin dia akan terus melanjutkan upaya perdamaian dengan Palestina.”

”Saya menyambut baik pilihan rakyat Israel,” lanjutnya.

Livni, seusai dinyatakan sebagai pemenang, langsung berjanji segera membentuk pemerintahan untuk menjaga stabilitas negara. ”Mulai hari ini, saya akan berkonsultasi dengan anggota Knesset guna membentuk pemerintahan yang mampu menghadapi segala tantangan di hadapan kita,” ujar Livni. Ia punya waktu enam pekan atau 42 hari untuk membentuk pemerintahan itu.

Golda Meir kedua

Banyak warga Israel menyebut Livni sebagai Golda Meir kedua yang pernah menjadi Menhan Israel tahun 1956 dan kemudian PM Israel tahun 1969- 1974. Golda Meir selalu dikenang sebagai wanita kuat Israel.

Namun, Livni menolak disebut sebagai Golda Meir kedua. ”Saya bukan Golda Meir kedua, tetapi Tzipi Livni pertama. Saya akan memimpin Israel pada masa mendatang,” katanya.

Livni yang lahir pada 8 Juli 1958 di Tel Aviv berasal dari keluarga imigran Polandia. Livni menikah dan punya dua anak.

Mantan pengacara itu berasal dari keluarga nasionalis kanan ekstrem. Bapaknya, Itan Livni, dan ibunya, Sarah, merupakan pemimpin gerakan teroris rahasia Yahudi Argun. Gerakan Argun banyak melancarkan serangan terhadap kolonial Inggris dan Palestina pada era sebelum berdirinya negara Israel tahun 1948. Banyak aktivis Argun yang kemudian menjadi sponsor berdirinya partai kanan Likud.

Livni semula meyakini konsep Israel Raya. Namun, di bawah pengaruh mentornya, mantan PM Ariel Sharon, ia mengubah keyakinannya dengan menerima konsep bahwa demi menjaga mayoritas Yahudi dan demokrasi, Israel harus mundur dari sebagian wilayah Palestina yang diduduki tahun 1967.

Livni termasuk pemimpin yang menyerukan Israel mundur dari Jalur Gaza, yang kemudian dilaksanakan pada September 2005. Livni juga tokoh politisi pertama yang bergabung dengan Ariel Sharon ketika keluar dari Partai Likud dan mendirikan Partai Kadima yang memenangi pemilu pada 28 Maret 2006.

Livni, seperti halnya Sharon dan Olmert, punya pandangan bahwa di tengah tiadanya mitra perdamaian dari pihak Palestina, Israel terpaksa harus menentukan secara sepihak perbatasan dengan Palestina, yang akan memasukkan Jerusalem dan permukiman Yahudi ke dalam Israel.

Pascakonferensi damai Annapolis di AS, November 2007, Livni menjabat ketua tim perunding Israel dengan Palestina. (mth)

Mosi Tak Percaya Badawi

Jika Parlemen Mentok, Oposisi Akan Menghadap Raja

Jumat, 19 September 2008 | 00:23 WIB

Kuala Lumpur, Kamis - Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, Kamis (18/9), meminta parlemen menggelar sidang darurat untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Anwar juga berjanji akan membuktikan dukungan yang ia miliki di parlemen dalam sidang darurat itu. Namun, PM Badawi menolak permintaan oposisi itu.

Anwar mengaku sudah meraih jumlah dukungan yang cukup dari anggota parlemen untuk menggulingkan kekuasaan koalisi berkuasa Barisan Nasional pimpinan Badawi. Sebelumnya, Anwar menyatakan sudah menggandeng lebih dari 30 anggota parlemen dari Barisan Nasional yang kemudian ”berpindah hati” ke oposisi.

”Para pemimpin Aliansi Rakyat mengirimkan surat kepada PM Badawi meminta sidang darurat parlemen,” kata Anwar.

Tantangan Anwar ini akhirnya muncul setelah sebelumnya Anwar dituduh hanya gertak sambal ketika ia mengaku telah memiliki jumlah dukungan yang lebih dari cukup. Untuk menangkis tuduhan gertak sambal itu, Anwar berjanji akan mengungkapkan nama para anggota parlemen yang telah berpindah ke oposisi pada waktu sidang darurat itu.

”Buka sidang darurat dan kita akan lihat nanti di parlemen. Kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang amat pelik. Sebaiknya kepentingan negeri dipikirkan. Jangan hanya pikirkan diri sendiri,” kata Anwar.

Ia juga menegaskan, upaya untuk menunda sidang darurat itu justru bisa diartikan bahwa pemerintah telah dengan sengaja menyabotase proses demokratisasi dan menyalahgunakan kekuasaan eksekutif.

Namun, permintaan Anwar ditolak Badawi dengan alasan kini parlemen sedang reses hingga 13 Oktober. ”Saya kira tidak perlu ada sidang darurat itu. Toh parlemen akan bersidang setelah Ramadhan,” kata Badawi.

Anwar membutuhkan sedikitnya 30 anggota parlemen apabila hendak menguasai 222 kursi parlemen. Anwar kian mendesak Badawi setelah Partai Progresif Sabah (SAPP) memutuskan mundur dari koalisi dan setelah muncul pernyataan Badawi yang menyatakan kemungkinan mundur sebelum tenggat yang ia tetapkan sendiri, yakni tahun 2010.

Selain didesak Anwar, Badawi menghadapi desakan mundur dari anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) setelah koalisi bersatu kalah dalam pemilu 8 Maret hingga tidak lagi menjadi mayoritas mutlak di parlemen. Popularitas Badawi juga menurun seiring dengan masalah tingginya inflasi di Malaysia.

Bertemu dengan Raja

Jika Badawi tidak mau menggelar sidang darurat, Anwar bertekad akan mencoba berbicara dengan Raja Sultan Mizan Zainal Abidin. ”Saya akan memanfaatkan segala cara dan peluang yang ada,” ujarnya.

Pengacara konstitusional ternama Malaysia, Shad Saleem Faruqi, mengingatkan, Anwar tak memiliki mekanisme atau kekuatan untuk mendesak parlemen kembali bersidang. ”Itu kekuatan dan keputusan raja yang diambil atas pertimbangan atau saran dari PM. Namun, raja memang bisa memberikan pengaruh yang kuat mendorong PM menghadapi dewan majelis,” ujarnya.

Anwar meminta pemerintah segera bertindak supaya masalah ekonomi segera ditangani. Apalagi mengingat Malaysia mau tidak mau harus bersaing dengan negara-negara Asia lain yang perekonomiannya justru makin kuat karena telah mewujudkan reformasi ekonomi untuk menarik investasi asing.

”Jika saya akhirnya berkuasa, saya akan memberantas korupsi hingga ke akarnya dan meningkatkan liberalisasi ekonomi,” kata Anwar. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Inspirasi Amerika Latin

Robert Bala

Derasnya arus neososialisme yang merambah Amerika Latin kian menjadi perhatian dunia. Bisa saja hal itu dilihat secara miris, sekadar reaksi atas gembosnya roda kapitalisme.

Namun, bila pengaruhnya sudah menggurita mencakup Kuba, Venezuela Brasil, Ekuador, Argentina, Cile, Peru, Nikaragua, Uruguay, dan kini Paraguay, hal itu bukan lagi kebetulan.

Pesimisme

Awal abad XX dengan janji kesejahteraan menyeluruh, disambut penuh antusias di Amerika Latin dan diakui para uskup AL dalam Dokumen Medellin (1968). Ada optimisme bakal terwujudnya emansipasi total, pembebasan dari segala bentuk perbudakan, kemantangan pribadi, dan integrasi kolektif.

Dalam kenyataan, harapan itu cepat sirna. Optik desarrollista (asal dianggap maju) yang mengandalkan pinjaman luar negeri, dengan cepat diketahui kedoknya. Kesejahteraan yang dijanjikan berubah wajah menjadi seram. ”Bantuan” telah menggiring negara miskin ke jalan buntu. Mereka terus ”dibuntuti” untuk melunasi utang luar negeri.

Oleh Leonardo Boff (Pasado y Futuro de la Teologia de la Liberacion, 1987) kenyataan ini dilihat sebagai produk logika pasar (logica del mercado). Di sana modal dibiarkan bergerak semau gue. Sementara itu, gerakan ke arah pendistribusian kekayaan demi meratanya kesejahteraan dibendung.

Bukan itu saja. Kemiskinan menjadi awal dari serentetan kekerasan baru. Konflik, pertentangan, peperangan, kelaparan, dan kematian menjadi wajah baru. Oleh José Comblin (Liberación y Cautiverio, 1976), fenomena ini disebut kekerasan yang terinstitusionalisasi (violencia institucionalizada). Hal ini memprihatinkan. Hidup seakan tidak berharga karena begitu mudah dimangsa kematian oleh perebutan makanan.

Logika kehidupan

Jeratan neokapitalisme yang dipromotori oleh saudara sebenua AS dengan cepat disadari. Tawaran memperbanyak senjata dan menggandakan militer demi mengatasi konflik dipahami sebagai taktik licik. Di sana, atas ”nama keamanan”, sejumlah negara miskin (tetapi kaya sumber alam) dipaksakan memiliki delapan kali lipat tentara daripada jumlah dokter (R Ruiz, El Paiz, 1992). Padahal, masalah yang dihadapi adalah ancaman kematian oleh kelaparan.

Kuba yang cukup mahir mempelajari gelagat ”sang tetangga”, menawarkan jalan keadilan sosial. Kekayaan bersama dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama dan menjamin hak hidup masyarakat. Tak pelak, puluhan rumah sakit dibangun. Dalam 25 tahun terakhir, Kuba yang hanya berpenduduk 10 juta jiwa memiliki 4.000 tamatan dokter spesialis setiap tahun. Sebanyak 30.000 dokter bekerja di jaringan rumah sakit (red de hospitales), 20.000 lebih sebagai dokter keluarga. Yang lain sebagai peneliti dan pengajar di berbagai tempat. Dalam 25 tahun terakhir, Kuba telah menjadi pionir dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa kedokteran di seluruh Amerika Latin (Gianni Mina, Habla Fidel, 1987). Seluruh dokter tamatan Kuba kini melayani hampir 70 juta penduduk dunia.

Venezuela dengan keunggulan sumber daya alam tidak kurang keterlibatan sosialnya. Pada saat dunia menjerit akibat kenaikan harga BBM, Chavez menawarkan ”harga berdamai” kepada sesama negara di Amerika Latin. Ia bahkan menawarkan harga 100 dollar AS per barrel kepada pemerintahan sosialis Spanyol. Di Bolivia, bertepatan dengan hari Buruh 1 Mei 2006, Evo Morales memulai program reapropiación social de la riqueza pública dengan menasionalisasi semua perusahaan migas. Baginya, perwujudan keadilan sosial adalah harga mati.

Harapan

Gelombang sosialisme yang menyebar di Amerika Latin menjadi inspirasi bagi kita.

Pertama, butuh komitmen pada keadilan sosial sebagai pijakan awal. Ia bukan sekadar ekspresi aksi karitatif yang mungkin dilakukan dengan motif politis sekunder. Tidak. Keadilan sosial dipahami secara komutatif demi terpenuhinya kebutuhan dasar dan terjunjungnya harkat dan martabat semua manusia.

Kita masih jauh dari idealisme ini. Kelangkaan kebutuhan dasar, melambungnya harga BBM dan gas, kian sulitnya mendapatkan beras murah, selain orang miskin yang ”dilarang untuk sakit” (karena itu berarti ajal) adalah tanda betapa jauhnya kita dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, butuh gerakan sosial yang kompak. Untuk ini, Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia bersyukur punya Ramadhan, bulan penuh rahmat. Di sana pembaruan sosial berawal dari pengekangan nafsu badaniah perlahan dibatinkan untuk kemudian hadir sebagai gerakan sosial demi membarui negeri ini.

Pembaruan seperti ini bersifat menyeluruh karena mencakup dimensi transenden sekaligus imanen, demikian Boff dalam El águila y la gallina (1989). Agama selain bagai elang (águila) yang terbang dengan idealisme spiritual yang tinggi untuk mencapai kesempurnaan pribadi, tetapi juga membumi bagai induk ayam (gallina) yang terlibat secara etis pragmatis dalam keseharian. Kalau proses ini dijalani, impian akan surga sudah akan terwujud kini dan di sini.

Robert Bala Alumnus Universidad Pontificia de Salamanca dan Universidad Complutense de Madrid

 

Krisis Politik di Thailand

Pertarungan Kelompok Pro dan Antidemokrasi
Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB 

Maruli Tobing

Beruntung kita di Indonesia berhasil melakukan konsolidasi demokrasi berikut mekanisme menyelesaikan konflik. Di Thailand, bencana kini kembali menghadang demokrasi. Setelah berhasil menciptakan krisis politik yang mengundang kudeta militer 2006, Aliansi Rakyat untuk Demokrasi atau PAD kembali melakukan aksi provokasinya.

Kali ini lebih dari 5.000 orang dari kelompok antipemerintah merobohkan pintu pagar kantor perdana menteri dan mendirikan tenda-tenda di halaman gedung, 26 Agustus lalu. Dalam sekejap kantor perdana menteri (PM) berubah mirip kamp pengungsi. Massa PAD juga berkemah di departemen keuangan, perhubungan, dan stasiun televisi pemerintah.

Peristiwa ini merupakan klimaks aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan PAD sejak Mei lalu. Pemimpin PAD, pengusaha media massa Sondhi Limthongkul, dan mantan Gubernur Bangkok Mayjen (Purn) Chamlong Srimuang, bertekad akan tetap bertahan di lokasi tersebut hingga PM Samak Sundaravej mundur.

Tiga hari setelah ”pendudukan’’ tersebut, pengadilan Thailand mengeluarkan surat perintah penangkapan sembilan pentolan PAD, termasuk Sondhi dan Chamlong. Mereka dituduh makar dan mengkhianati negara.

Namun, kedua pimpinan PAD ini dengan nada garang malah menantang aparat keamanan agar menangkapnya. Esok harinya, pengadilan menangguhkan surat perintah penangkapan tersebut.

Manuver yang dilakukan PAD menyebabkan lumpuhnya pemerintahan PM Samak. Ironisnya, PM Samak yang terpilih secara demokratis oleh parlemen hasil pemilu Desember lalu, kini dianggap angin lalu.

Militer dan polisi yang bertanggung jawab atas masalah keamanan, misalnya, menolak menghentikan unjuk rasa PAD yang mencerca Samak sebagai boneka mantan PM Thaksin Shinawatra. Militer berpendapat, unjuk rasa merupakan bagian dari proses demokrasi.

Sikap yang sama juga muncul ketika massa PAD ”menduduki’’ kawasan kantor PM. Kepala Staf AD Jenderal Anupong Paochinda mengatakan, masalah politik hanya dapat diselesaikan lewat proses politik. Orang nomor satu dalam militer ini malah menyarankan PM Samak agar mengundurkan diri demi mendinginkan keadaan (The Nation, 2/9).

Thitinan Pongsudirak, Direktur Institute of Security and International Studies, Chullalongkorm University, menulis di surat kabar Bangkok Post (1/9), aksi-aksi PAD merupakan tirani minoritas. Di negara-negara beradab, aparat penegak hukum akan menindak siapa saja yang menduduki kantor-kantor pemerintah.

Dalam situasi genting seperti ini, polisi tidak akan bertindak sebelum militer memberi lampu hijau. Di Thailand, akibat kerapnya terjadi kudeta, institusi militer menjadi sangat menentukan dalam percaturan politik. Maka, mayoritas PM Thailand berasal dari kalangan militer aktif maupun non-aktif. PM Samak sendiri adalah purnawirawan perwira tinggi.

Lantas, mengapa PAD menuntut PM Samak harus mundur?

Lingkungan kerajaan

Krisis politik yang terjadi saat ini bukanlah produk aksi unjuk rasa, melainkan pertarungan kekuatan pro dan antidemokrasi. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) adalah alat politik gabungan kelompok militer kanan, pengusaha di lingkungan kerajaan, dan kelas menengah di Bangkok.

Warna kuning yang dikenakan pendukung PAD menunjukkan bahwa mereka loyalis kerajaan. Keterlibatan lingkungan kerajaan menjadi jelas ketika terjadi bentrokan kecil antara polisi dan pengunjuk rasa. Ratu Serikit menyatakan keprihatinannya dan meminta Palang Merah dan kerajaan mempersiapkan lebih banyak ambulans, tenaga medis, berikut puluhan telepon satelit, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Dengan mengusung simbol kesetiaan pada kerajaan, aksi-aksi PAD berada pada jalur bebas hambatan, termasuk dalam logistik dan pendanaannya.

Sulit membayangkan besarnya dana yang dihabiskan untuk mengerahkan ribuan orang setiap hari untuk berunjuk rasa. Pada saat tertentu, jumlah pengunjuk rasa bahkan mencapai 30.000 sampai 40.000 orang. Sebagian dari mereka didatangkan dari luar kota. Keadaan seperti ini berlangsung selama lebih dari 100 hari tanpa libur.

Dalam laporannya mengenai peringkat raja terkaya di dunia, majalah Forbes (22/8) mencatat Bhumibol Adulyadej (81) dari Thailand sebagai raja terkaya di dunia. Kekayaannya mencapai 35 miliar dollar AS.

Urutan kedua Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan (60) dari Abu Dhabi dengan kekayaan 23 miliar dollar; urutan ketiga Raja Abdullah bin Abdul Aziz (84) dari Arab Saudi dengan kekayaan 21 miliar dollar AS. Sultan Haji Hassanal Bolkiah (62) dari Brunei Darussalam berada di urutan keempat (20 miliar dollar AS).

Apa yang mendorong PAD menciptakan krisis politik dan menuntut mundurnya PM Thaksin tahun 2006 maupun PM Samak akhir-akhir ini bukanlah keinginan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebab, junta militer yang didukung PAD menggulingkan PM Thaksin jauh lebih korup dalam menguras dana-dana BUMN maupun dana rahasia lainnya.

PAD tidak pernah mempersoalkan hal itu. Bahkan tidak mempersoalkan legalitas komisi antikorupsi bentukan junta maupun konstitusi yang disusun junta. Padahal, status hukum junta itu sendiri ilegal. Arsitek kudeta 2006 adalah Presiden Dewan Penasihat Kerajaan, mantan PM Prem Tinsulanonda.

Setelah melancarkan kudeta (19/9/2006), junta membubarkan parlemen dan membatalkan konstitusi 1997 yang dianggap paling demokratis dalam sejarah Thailand. Sebagai gantinya, junta menyusun konstitusi yang memberi peranan besar bagi militer dan membatasi kekuasaan sipil.

Namun, ketika Mei lalu parlemen hasil pemilu Desember 2007 bermaksud mengusulkan amandemen konstitusi produk kudeta militer tersebut, PAD langsung bereaksi dengan mengerahkan massa untuk berunjuk rasa memprotesnya.

Akan tetapi, baik Thaksin maupun Samak hanyalah target antara. PAD mempunyai agenda tersembunyi yang baru-baru ini mulai dibuka kepada publik, yakni menolak sistem demokrasi setiap orang mempunyai satu suara. PAD menginginkan 70 persen anggota parlemen ditunjuk dan 30 persen dipilih.

Alasannya, selama ini kalangan petani di pedesaan tidak mengerti soal pemilu. Suara mereka kemudian dijual. Maka, pemilu demikian tidak akan pernah membawa perbaikan, kecuali pemerintahan yang korup.

Jalan tengah

Jumat (29/8), polisi mencoba mengusir ribuan orang yang berkemah di kawasan kantor PM. Sempat terjadi bentrokan kecil. Namun, polisi memilih mundur dari lokasi tersebut karena memang tidak bertindak serius. Alhasil, Kepala Kepolisian Thailand Jenderal Patcharawat Wongsuwan mencopot Kepala Polda Bangkok Aswin Kwanmuang pada 31 Agustus.

Selasa (2/9) dini hari, terjadi bentrokan antara ratusan orang pendukung pemerintah, Persatuan Demokrasi Melawan Kediktatoran di Thailand, dan massa PAD. Peristiwa ini menewaskan satu warga PAD dan 44 lainnya cedera.

Beberapa jam kemudian PM Samak memberlakukan keadaan darurat di kota Bangkok. Isinya, antara lain, berkumpul lebih dari lima orang harus mendapat izin dari aparat yang berwenang. Dengan ketentuan ini, Samak berharap kawasan kantornya akan dapat dibersihkan dari massa PAD. Sebagai pelaksana keadaan darurat ditunjuk Jenderal Anupong.

Perkiraan PM Samak ternyata keliru. PAD bertekad mempertahankan sekitar 5.000 orang yang berkemah di halaman kantor PM. Selasa sore, jumlahnya malah makin bertambah.

Jenderal Anupong menyatakan melalui siaran televisi, ia tidak akan menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa. Untuk itu, tentara yang diturunkan hanya dilengkapi dengan perisai dan tongkat bambu.

Anupong kembali menegaskan, militer tak akan melakukan kudeta. Dengan kata lain, jika PAD berhasil menciptakan krisis politik yang mengundang kudeta militer tahun 2006, kali ini harapan tersebut tertutup.

Samak sendiri mengulangi pernyataannya tidak akan mengundurkan diri hanya karena tekanan gerombolan pengunjuk rasa. Koalisi lima partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen, kemarin, kembali menyatakan dukungannya kepada PM Samak.

Situasinya kemudian menjadi buntu karena PAD sendiri tidak mempunyai legitimasi untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Sebaliknya jika mundur, pimpinan PAD akan menghadapi tuduhan makar. Jenderal Anupong dikabarkan sedang mengupayakan jalan tengah bagi penyelesaian krisis politik yang menguras tenaga dan perhatian bangsa itu.

 

Thailand, Reformasi Tak Kunjung Usai

Senin, 8 September 2008 | 00:22 WIB 

Luki Djani

Belum dua tahun setelah kudeta September 2006—dipimpin Jenderal Sonthi Boonyaratglin—gelombang protes kembali melanda Thailand.

Demonstrasi itu dimotori Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD). Demonstran menduduki kantor PM dan menutup beberapa bandara dan sebagian jaringan kereta api. Situasi memanas saat PM Samak mengumumkan negara dalam keadaan darurat pada 2 September lalu.

Gerakan PAD bertujuan membongkar gurita kekuasaan (dan bisnis) Thaksin Shinawatra. Thaksin memulai debut politik pada 1994 sebagai menteri luar negeri mewakili Partai Phalang Tham (Kekuatan Moral) pimpinan Mayjen (Purn) Chamlong Srimuang. Chamlong, mantan wali kota Bangkok yang terkenal bersih sejatinya mentor politik Thaksin. Saat Chamlong menarik diri dari politik, ia menyerahkan kepemimpinan Phalang Tham kepada Thaksin yang menjadi cikal bakal Thai Rak Thai/TRT (Phongpaichit dan Baker, 2004).

Badai krisis moneter membawa berkah bagi Thaksin; konglomerasinya termasuk sedikit dari gurita bisnis yang survive. Ia merambah politik. Pada pemilu pascakrisis, TRT memenangi mayoritas parlemen, mengantarkan Thaksin menjadi perdana menteri. Keberhasilan Thaksin ditopang penguasaan kampanye di media dan kemampuan memayungi elite-elite daerah. Struktur politik yang bertumpu pada elite lokal dan jao pho (mafia) dengan instrumen vote-buying dan kekerasan dilanggengkan.

Thaksin mengusung kebijakan populis nasionalis, mendorong entrepreneur domestik untuk bersaing dengan kapitalis asing. Namun, yang menikmati kemudahan hanya kroni-kroninya. Program kredit pedesaan dan pengobatan murah untuk memupuk dukungan pemilih pedesaan.

Praktis, reformasi politik sesuai konstitusi 1997 nihil. Keadaan ini membuat Chamlong, membentuk PAD untuk mendongkel Thaksin yang dinilai menyelewengkan demokratisasi.

Kemelut politik

Kudeta memaksa Thaksin mengasingkan diri. Pemerintahan sementara, Council for National Security, berjanji memulihkan keamanan dan mengembalikan kekuasaan pada pemerintahan sipil melalui pemilu.

Pemilu Desember 2007 yang digelar junta, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) jelmaan TRT memenangi pemilu. Meskipun Thaksin dan 110 pimpinan TRT dilarang mengikuti pemilu, jaringan elite daerah dan kroni bisnis Thaksin memobilisasi suara. PPP membentuk koalisi pemerintahan bersama partai lain. Samak Sundaravej didaulat menjadi PM. Keadaan ini mendorong PAD beraksi dan melahirkan kemelut politik. Penyebabnya, pertama, kroni Thaksin kembali berkuasa, pemerintahan Samak hanya boneka Thaksin. Kedua, PAD mensinyalir pemerintah akan mengganti Konstitusi 2007 guna memuluskan Thaksin ke politik dan memutihkan kasus korupsinya. Ketiga, kemenangan PPP disinyalir akibat gencarnya vote-buying. Upaya merombak struktur politik Thailand terbelenggu perilaku old politic elite.

Samak pun beraksi. Ia mendekati beberapa jenderal dan meminta tentara bersikap tegas terhadap demonstran PAD dan mencegah kudeta militer.

”New politic”

Melalui new politic, PAD mengajukan solusi. Klausul utama, menetapkan 30 persen kursi parlemen diisi melalui pemilu. Sisanya, 70 persen, diisi politisi yang ditunjuk. Suriyasai Katasila, Presidium PAD, mengemukakan kepada penulis, langkah ini ditempuh demi meminimalkan dominasi elite lokal di parlemen.

Alasan lain, memotong sumber finansial bagi elite politik. Tanpa menduduki jabatan di parlemen dan kabinet, ”politisi busuk” ini kehilangan akses atas dana publik. Tanpa rente, mereka diyakini akan sulit mempertahankan hegemoni di daerah pemilihannya.

Tuntutan kedua, PAD hanya mengakui pemerintahan pimpinan Partai Demokrat, yang dipandang (relatif) bersih dan reformis serta didukung kelas menengah. New politic diyakini ampuh merombak struktur politik.

Demokrasi Thailand adalah pertarungan antarelite, berikut kisruh perebutan kekuasaan antarkelompok. Sondhi Limthongkul, tokoh Presidium PAD, semula kawan Thaksin.

Pertarungan antarelite mencakup simpul politisi-birokrasi-militer-pebisnis dalam merebut kekuasaan acap menimbulkan kemelut. Persaingan elite mengakibatkan pemerintahan tidak stabil dan timbul fenomena oposisi semu. Kelompok politik saling jegal demi menjadi anggota koalisi pemerintahan guna memperoleh rente (Ockey, 1994).

Pelajaran lain, pelanggengan kemiskinan struktural. Masyarakat di pedesaan terbelenggu kendali patron.

Isu penting lainnya, hubungan politisi dan pebisnis. Partai dan politisi Thailand akan menebus utang dana kampanye dengan memberi proyek dan fasilitas pemerintah kepada cukong.

Luky Djani Mahasiswa Doktoral pada Asia Research Centre, Murdoch University; Peneliti ICW

 

MALAYSIA

Putra Mahathir Incar Posisi Badawi
Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB 

Malaysia, Minggu - Mukhriz Mahathir, putra mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Minggu (7/9) di Kuala Lumpur, mengumumkan tekadnya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO pada pemilihan ketua partai akhir tahun ini. Dia adalah pengkritik PM Abdullah Ahmad Badawi di dalam UMNO.

”Jika saya diberi mandat memimpin generasi muda UMNO, tujuan saya adalah mengembalikan partai ke jalannya dan mendorong penghimpunan kembali momentum yang telah hilang,” kata Mukhriz.

Tak layak lagi

UMNO memperoleh hasil pemilihan umum terburuk pada pemungutan suara 8 Maret lalu sehingga kehilangan dua pertiga mayoritas di parlemen. PM Abdullah setelah itu menghadapi seruan agar mengundurkan diri. Mahathir termasuk tokoh yang paling keras mendorong penggantian Badawi, yang dulu dia pilih sebagai penggantinya.

Mukhriz mempertanyakan catatan prestasi PM Malaysia itu setelah mendapatkan kekuasaan dari Mahathir pada 2003. Dia menuduh Abdullah tidak cukup kuat membangun Malaysia di tengah korupsi yang merajalela, ekonomi yang buruk, dan meningkatnya kejahatan.

”Abdullah tidak seharusnya bersaing sebagai pemimpin pada pemilihan umum akhir tahun nanti,” ujarnya.

Mukhriz menegaskan, jika Abdullah masih memimpin, dalam tiga bulan setelahnya partai akan kembali terbawa dalam arus kegiatan biasa, padahal hal itu tidak baik bagi partai.

”Kita membutuhkan perubahan yang bisa kita yakini dan itu harus terjadi,” lanjut Mukhriz. (AFP/OKI)

Zardari Perlu Ubah Citra

Rakyat Ingin Presiden Segera Bertindak, Tidak Hanya Bicara 

Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB 

Islamabad, Minggu - Presiden baru Pakistan, Asif Ali Zardari, disarankan untuk segera mengubah citranya dan membuktikan dirinya politikus lihai yang mampu menangani kondisi ekonomi dan gejolak kekerasan yang memburuk. Tuntutan itu disampaikan oleh berbagai media massa di Pakistan, Minggu (7/9).

Editorial pada harian The News menyatakan, sebagai langkah awal, Zardari harus bisa mengubah citranya dengan cepat mengingat ia pernah mendekam di penjara selama 11 tahun karena kasus tuduhan korupsi dan perdagangan obat terlarang. Zardari, suami mendiang Benazir Bhutto, juga didesak segera menghilangkan keraguan publik terhadap dirinya akibat masa lalunya itu.

Untuk itu, menurut harian The Dawn, Zardari harus dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya dapat dipercaya. Tidak hanya itu. Zardari juga harus bisa meyakinkan rakyat bahwa ia siap menjadi presiden Pakistan ke-14 yang demokratis. ”Sejak dulu pasti ada presiden kontroversial. Namun tak ada satu pun yang lebih kontroversial daripada Zardari,” sebut editorial harian itu.

Ujian awal bagi Zardari adalah segera menepati janjinya. Ketika dinyatakan menang mutlak pada pemilihan presiden dengan jumlah perolehan 281 suara dari 426 anggota parlemen, Sabtu, Zardari berjanji segera melucuti kekuasaan presiden membubarkan parlemen. ”Jika Zardari tidak bisa menepati janjinya lagi, kredibilitasnya akan dipertanyakan,” sebut Dawn.

Rakyat khawatir

Lelah dengan percekcokan politik tiada henti, rakyat Pakistan mendesak Zardari segera menyelesaikan berbagai persoalan yang melilit Pakistan dan tidak hanya bisa melontarkan janji-janji manis. ”Rakyat khawatir dengan kenaikan harga pangan, minyak, dan terorisme. Bukan politik,” kata pensiunan guru, Nighat Anis.

Hal senada diutarakan Neelam Khan, dokter di Multan. ”Urusan politik tidak akan dapat memberi makan anak-anak kami. Kami tidak bisa lagi disodori janji manis. Cukup sudah. Pemerintah harus bisa menyelesaikan gejolak ekonomi ini. Zardari harus dapat me- wujudkan manifesto dari Partai Rakyat Pakistan, yakni pangan, sandang, dan papan,” ujarnya.

Meski mendapatkan dukungan dari parlemen, masih banyak juga warga Pakistan yang tidak yakin Zardari akan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai presiden. ”Hari ini hari tergelap dalam sejarah Pakistan. Orang yang paling korup justru menjadi presiden kami,” kata Jamal Siddiqui (50), warga di kota Hyderabad.

Para pengamat mengaku khawatir Zardari yang akan dilantik secara resmi sebagai presiden baru, Selasa, akan menghadapi berbagai persoalan rumit, mulai dari kemerosotan ekonomi hingga gejolak kekerasan. Pengamat politik Ardeshir Cowasjee, dalam harian Dawn, mengaku khawatir dengan masa depan pemerintah yang baru. Apabila Zardari dan partainya memiliki keinginan untuk membalas dendam, berarti ”permainan telah berakhir sebelum dimulai”. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

 

PEMILU AS

Pertarungan Seru Obama-McCain di Akar Rumput
Senin, 8 September 2008 | 03:00 WIB Kompas

Di layar televisi, calon presiden dari Demokrat, Barack Obama, dan calon presiden dari Republik, John McCain, saling adu aura. Pidato masing-masing calon presiden itu pada konvensi Demokrat dan Republik juga sama-sama ditonton sekitar 40 juta warga AS.

Di balik layar kaca, Obama menutupi ”kekurangannya” dengan memilih Joe Biden sebagai calon wakil presiden. Ini bertujuan melengkapi program ”change” yang dia usung karena Obama relatif kesulitan meraih dukungan warga kulit putih berusia tua, dan Biden adalah senjata untuk itu, terutama di Pennsylvania dan negara bagian lainnya yang masih enggan menerima presiden kulit hitam.

McCain tak kalah cerdik. Dia menunjuk Sarah Palin, Sri Kandi Alaska, yang pamornya melejit seperti meteor. Palin ditunjuk untuk memoles citra McCain yang tak ada bedanya dengan Presiden George W Bush. Palin yang membabat tokoh korup Republik Alaska jadi senjata untuk mendukung program ”change” McCain, sebuah program yang meniru taktik Obama.

Faktor Palin begitu kuat walau pada awalnya dianggap sebagai pilihan yang salah. Kini teriakan massa bukan ”McCain- Palin”, tetapi ”Sarah-McCain”, seperti terjadi di Colorado Springs, Colorado.

Taktik kedua kubu cukup cerdik dan membuat pemilu presiden kali ini masih neck to neck karena pertarungan ketat.

Secara umum, Obama masih unggul. Bukan karena Obama tak menarik, tetapi ada unsur yang membuatnya belum diterima, khususnya warga kulit putih berusia tua dan warga kulit putih kelas pekerja bawah.

Jika mau jujur, unsur ras tetap menjadi faktor penentu, yang membuat Obama tidak meraih posisi yang pernah didapatkan Bill Clinton tahun 1992.

Kampanye dan strategi

Sadar akan hal itu, kini kubu Obama aktif bertarung di akar rumput, dengan mendaftar para pendukung Demokrat agar berminat mencoblos pada pemilu 4 November.

Kampanye di permukaan tetap gencar, baik oleh Obama maupun McCain. Obama mengatakan, McCain tak punya sasaran yang harus dicapai, sementara McCain mengatakan dia adalah tokoh berpengalaman, tidak seperti Obama.

Kubu Obama juga gencar melakukan ”keep in touch” dengan pendukung, bahkan membujuk sebagian pendukung Republik dan independen untuk berpaling dari McCain, yang dia katakan hanya akan melanjutkan status quo.

Kubu Obama menggunakan sarana internet, telepon seluler, dan aktivis akar rumput untuk membujuk berbagai warga guna mendukung Obama.

Kubu McCain tidak kalah gencar. Sebuah situs, Human Events, gencar menebar informasi dengan program ”mengalahkan Obama”. Namun, bedanya, jika kubu Obama fokus pada program perubahan yang akan dia lakukan, Human Events cenderung melakukan pembunuhan karakter terhadap Obama. Misalnya, Obama tetap dikait-kaitkan dengan figur teroris dan dikatakan tidak patriotis.

Kubu McCain juga menggunakan komentator media sayap kanan, pendukung Republik, yang kini mencoba menisbikan aura Obama yang mendunia.

Sadar akan hal itu, Obama kini balik membalas pembunuhan karakter, dilengkapi dengan upaya membujuk ”Latino”, wanita kulit putih, dan warga negara bagian Arizona, New Mexico, Texas, dan lainnya.

Obama memiliki armada individu di tingkat bawah, yang bertujuan tidak saja membujuk, tetapi juga untuk meyakinkan warga bahwa Obama adalah calon yang tepat.

Ini merupakan perjuangan ekstra Obama, yang menghadapi ujian lebih besar ketimbang McCain yang menikmati ”premi” sebagai calon presiden kulit putih dan didukung penguasa yang masih menjabat.

Namun, Obama mendapatkan momentum karena warga yang penat dan muak dengan status quo, diperburuk lagi dengan kondisi ekonomi serta kenaikan harga pangan dan energi yang mencekik.

”Kami merasa pendukung kami begitu antusias,” kata Jon Carson, direktur operasional kubu Obama.

Mike DuHaime, direktur politik kubu McCain, mengatakan, ”Kami mempunyai keuntungan dengan penggunaan teknologi.”

Kini, menurut Associated Press, ada 42 juta pendukung Demokrat yang sudah mendaftar dan sekitar 31 juta pendukung Republik yang mendaftar.(REUTERS/AP/AFP/MON)

Suara, Senjata, dan Singgasana (Tahiland)

Senin, 8 September 2008 | 00:23 WIB Kompas

Kusnanto Anggoro

Nasib demokrasi Thailand memang buruk. Pendulum bergerak tajam. Tirani mayoritas atas minoritas amat kuat.

Perdana Menteri Samak Sundaravej —seperti pendahulunya, termasuk Thaksin Shinawatra—dikungkung korupsi. Sa- mak menjadi PM setelah partainya, Partai Kekuatan Rakyat (PPP), memenangi pemilu akhir tahun lalu melalui politik uang. Namun, kelompok Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) keliru saat menggunakan aneka keburukan itu untuk menumbangkan demokrasi mayoritas.

Janggal

Sebagian besar rakyat Thailand tidak mendukung aksi anarki PAD meski 65,1 persen rakyat—menurut survei—mengharapkan pergantian pemerintahan. Berbeda dengan gerakan mahasiswa 1970-an dan 1990-an, demonstrasi PAD kali ini janggal. Sebagian besar demonstran adalah pengusaha kecil dan menengah, pensiunan, yang secara emosional sudah mapan dan tidak dalam usia pencarian diri. Platform PAD ingin mengembalikan kekuasaan oligarki. Hanya 30 persen anggota parlemen dirancang untuk dipilih melalui proses demokratis, sisanya penunjukan dan perwakilan ”komponen bangsa”. Mereka lebih sering mencitrakan kelompok fasis ortodoks daripada demokrat progresif.

Diperkirakan, dalam waktu dekat akan makin banyak warga Thailand turun ke jalan. Sawit Kaewwan, Sekretaris Jenderal Konfederasi Buruh BUMN, merencanakan pemogokan yang didukung 43 serikat buruh, lebih dari 200.000 anggota. Mereka mengancam akan memutus pasokan air dan listrik ke kantor pemerintah dan kepolisian. Ini akan diikuti pemutusan saluran telepon ke kantor pemerintah dan rumah-rumah menteri. Sebanyak 80 persen pengemudi bus di Bangkok juga akan mogok. Jika itu terjadi, Bangkok lumpuh.

Namun, yang menarik bukan jumlah buruh yang akan turun ke jalan, tetapi apa yang akan mereka lakukan. Kantor PM, rumah pejabat, dan kantor polisi adalah lambang kuasa negara, yang justru sering menjadi pelaku utama ketidakadilan. Sawit Kaewwan tidak sedang mendukung anarkisme PAD, tetapi menampilkan suara rakyat atas kegagalan demokrasi liberal.

Barangkali ”kearifan” seperti itulah yang menyebabkan polisi tidak terlalu mengandalkan kekerasan dibanding saat menghadapi demonstrasi tahun 1970 dan 1990-an. Bahkan, tentara menolak keputusan PM Samak yang memberlakukan keadaan darurat. Kepala Staf AD Jenderal Anupong Paochinda berjanji tidak akan menggunakan kekerasan terhadap demonstran dan mendesak PM untuk mencari penyelesaian politik. Tentara agaknya masih bisa menerima pemimpin sipil.

Wibawa

Dalam tradisi Buddhisme, seperti di Thailand, wibawa muncul dari kebersihan nurani, pengorbanan bagi yang menderita, dan mampu mengekang diri. Wibawa adalah kemampuan yang tidak boleh dibangun, dipelihara, dan ditegakkan dengan kekuatan, baik bersumber kekuatan suara (ballot) maupun senjata (bullet). Wibawa memancar dari keutamaan moral, mengambil jarak dari kuasa dunia, dan membangun keadilan dan kesejahteraan.

Wibawa seperti itu hanya dimiliki Raja Bhumibol Adulyadej. Kemampuannya teruji, pada saat sama mengambil jarak antara kekuasaan duniawi dan kewenangan nurani. Menurut mantan PM Anand Panyarachun, Raja Bhumibol adalah persona kekuatan yang sanggup mengambil jarak dan menggunakannya tanpa pamrih.

Sebaliknya, silih ganti pemerintahan, melalui kudeta militer atau pemilu, tidak banyak menghiasi singgasana dengan wibawa kearifan demokrasi: kedekatan penguasa-rakyat, kekuatan-kekuasaan, dan kekuasaan-kearifan. Dalam sebagian besar kasus di Thailand, partai hanya kendaraan untuk menangguk kuasa dan harta. Kecanggungan Ketua Partai Chart Thai Banharn Silpa-Archa untuk mendukung atau menolak kepemimpinan PM Samak tidak lebih dari menunggu situasi lebih buruk. Antusiasme Partai Demokrat mendukung demonstrasi PAD tidak lebih dari upaya mengangkat popularitas untuk pemilu tahun depan.

Tentara tetap memainkan peran penting dalam sistem politik Thailand. Namun, kekuatan itu harus digunakan dengan tulus. Dalam tradisi Ayuthya—Thailand pada masa lalu—tentara memainkan peran itu dengan baik. Senjata tak lebih dari lambang kuasa, tidak boleh digunakan untuk memerkosa kuasa itu sendiri. Keperwiraan tentara adalah saat mereka menunjukkan kegagahan, bukan kegarangan.

Tentara Thailand telah 17 kali mengambil alih kekuasaan, terakhir menggusur PM Thaksin. Tidak satu pun dari kudeta itu membuahkan budaya kearifan baru. Maka, tidak mungkin mengharap kudeta sebagai sarana membangun demokrasi. Tentara tidak dibangun untuk merumuskan demokrasi, tetapi untuk mempertahankan demokrasi. Kalaupun pamor itu pernah muncul, tetap dalam sosok sipil, seperti saat PM Anand Panyarachun mengakhiri pemerintahan (militer) Suchinda Kraprayoon pada awal 1990-an.

Jika tentara kudeta

Kini, demonstrasi di Bangkok harus ditafsirkan ”sekadar” gugatan terhadap merebaknya korupsi, kesewenangan penguasa, keangkuhan singgasana. Demonstrasi itu bukan gugatan terhadap demokrasi, yang hanya bisa dibangun dengan kesabaran dan tanpa lelah. Di tengah kesabaran itu, PAD dan pemerintahan Samak harus dipandang tak lebih dari pertempuran tirani minoritas versus mayoritas, bukan demokrasi lawan rezim otoriter.

Singgasana demokrasi tak dapat dibangun hanya dengan mayoritas suara dan kuasa senjata. Tentara Thailand harus mengingat tradisi ”manunggaling perwira-rakyat” pada masa Ayuthya. Jika tentara melakukan kudeta, akhir tahun ini diplomat Thailand akan canggung sebagai tuan rumah KTT ASEAN, yang akan mengukuhkan Piagam ASEAN, dan salah satu pasalnya menolak pergantian pemerintahan dengan cara nondemokratis.

Tak ada solusi terbaik bagi Thailand. Namun, pengunduran diri PM Samak bisa mengurangi kekalutan yang bakal terjadi.

Kusnanto Anggoro Institute of Defence and Security Studies, Jakarta

 

Khadafi dan Rice Setelah 55 Tahun

Tripoli, Sabtu - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice, Jumat (5/9) petang waktu setempat, bertemu dengan pemimpin Libya, Moammar Khadafi, di Tripoli, Libya. Pertemuan antara seorang Menlu AS dan Khadafi ini merupakan yang pertama dalam 55 tahun sekaligus akhir dari permusuhan kedua negara selama beberapa dekade ini.

”Saya melihat kami telah memulai awal yang bagus. Ini hanya sebuah awal, tetapi setelah bertahun-tahun. Menurut saya, ini hal yang bagus bahwa AS dan Libya telah membangun jalan ke depan,” ujar Rice dalam jumpa pers seusai mengadakan pembicaraan dengan Khadafi.

Pembicaraan berlangsung sebelum jamuan buka puasa di tenda Khadafi yang pernah menjadi sasaran serangan pesawat pengebom AS pada tahun 1986. Serangan bom ini menyebabkan 40 orang tewas, termasuk putri angkat Khadafi. Serangan udara ini menjadi titik terendah permusuhan kedua negara yang berlangsung selama lima dekade terakhir ini.

Khadafi yang pernah dijuluki sebagai ”anjing galak” oleh Gedung Putih ini bersedia menerima Menlu AS setelah dia menjalankan program penghancuran senjata pembunuh massal lima tahun lalu. Washington juga pernah menilai Khadafi sebagai pendukung utama terorisme dan salah satu musuh utama AS.

Tuduhan ini berkenaan dengan pengakuan agen Libya bahwa Libya berada di balik ledakan bom yang menyebabkan jatuhnya pesawat Boeing 747 milik Pan Am nomor penerbangan 103 di atas Skotlandia tahun 1988. Sekitar 270 orang tewas dalam kejadian itu. Libya juga berada di balik serangan atas klub disko di Berlin, Jerman, tahun 1986 yang menewaskan tiga orang dan mencederai 229 orang lainnya.

Aksi Libya ini sebagai balasan atas serangan bom AS atas Tripoli dan Benghazi tahun 1986. Libya mengaku berada di balik serangan atas pesawat Pan Am dan bersedia membayar ganti rugi bagi keluarga korban. Kunjungan Rice ini mendapat kritik keras dari dalam negeri AS karena dilakukan sebelum Libya membayar ganti rugi tersebut.

Rice kemarin menegaskan, kehadirannya di Tripoli memperlihatkan bahwa Washington tidak pernah mempunyai musuh permanen. Rice juga menegaskan, segera setelah kunjungannya ini bakal ada seorang duta besar AS di Tripoli.

Kunjungan seorang Menlu AS ke Libya sebelumnya terjadi pada Mei 1953 yang dilakukan oleh John Foster Dulles. Kunjungan ini bahkan berlangsung sebelum Rice lahir. Menlu AS ke-66 ini lahir pada 14 November 1954.

”Kunjungan Rice menunjukkan bahwa Libya telah berubah, AS telah berubah, dan dunia telah berubah. Kini ada dialog, saling pengertian, dan perjanjian antarkedua negara,” ujar Menlu Libya Mohammed Abdel-Rahman Shalgam dalam jumpa pers.

Kalangan pejabat AS mengemukakan, Khadafi dan Rice membicarakan masalah yang luas. Khadafi lantas menyerahkan mandolin sebagai tanda mata bagi Rice. Kedua pihak berbicara soal konflik berdarah di Darfur, Sudan, situasi di Timur Tengah, terorisme dunia, dan berbagai topik lainnya.

Buka puasa

Dalam pertemuan itu, Khadafi mengenakan jubah putih dan bros Benua Afrika berwarna hijau. Dia tidak berjabatan tangan dengan Rice berkenaan dengan bulan puasa. Namun, pemimpin Libya itu menempatkan tangan kanannya tepat di jantung, dada kirinya.

Pembicaraan Khadafi dan Rice berlangsung di tenda Khadafi. Rice berada di Libya selama delapan jam, molor tiga jam dari jadwal semula. Keduanya kemudian melanjutkan acara dengan berbuka puasa di mana Khadafi menawarkan iftar, makanan tradisional Libya yang sering disajikan selama bulan Ramadhan.

Sekalipun pernah dijuluki sebagai ”anjing galak” dari Timur Tengah oleh Presiden Ronald Reagan, Khadafi dikenal sangat mengagumi kepintaran Rice.

”Saya mendukung perempuan Afrika yang tersayang ini,” ujar Khadafi soal Rice kepada stasiun televisi Al Jazeera tahun lalu. ”Saya kagum dan sangat bangga bagaimana dia bersandar dan memberikan petunjuk kepada para pemimpin Arab,” ujar Khadafi.

Sebelum berjumpa dengan Khadafi, Rice dan Shalgam mengadakan pembicaraan soal berbagai bidang, terutama dalam sektor perminyakan dan pendidikan. Kedua pihak juga membahas soal hak asasi di Libya, tetapi tidak dirinci kasus hak asasi yang dimaksud. (Reuters/AFP/ppg)/kompas

"Noor" Sinetron Turki yang Menyihir Arab

GETTY IMAGES/SALAH MALKAWI

Perempuan Arab Saudi berbelanja di mal. Sinetron "Noor" asal Turki mendorong keinginan untuk mandiri di kalangan perempuan Arab dan Timur Tengah lainnya.

/

Senin, 28 Juli 2008 | 02:02 WIB

TIAP malam, selama empat bulan terakhir, seorang pria bermata biru menebar pesona dan mencuri hati warga di seantero Timur Tengah. Dari kamp pengungsi di Jalur Gaza sampai metropolitan Riyadh.

Tetapi, bukan cuma wajah ganteng Mohannad—tokoh baik dalam Noor, opera sabun di TV Turki yang sangat terkenal itu—yang memikat pemirsa perempuan. Ia juga romantis, perhatian terhadap Noor, sang istri, dan sangat mendukung kemandirian dan ambisi perempuan itu menjadi perancang mode. Itu gaya hidup yang ganjil di tengah masyarakat Arab yang didominasi pria.

Noor memang menyampaikan pesan ideal tentang sebuah perkawinan modern yang tentu saja berlawanan dengan norma tradisional masyarakat Timur Tengah yang biasanya jodoh digariskan orangtua. Perempuan secara tradisional juga hanya diberi peran dalam urusan domestik.

Tak urung tayangan ini mendapat kritik pedas. Sejumlah ulama di Tepi Barat dan Arab Saudi menilai sinetron ini tidak islami dan mengimbau para pemuda memindahkan saluran. Namun, bagaimana pun juga, Noor sudah telanjur menyemai bibit-bibit perubahan.

"Saya bilang pada suami, 'belajarlah dari dia (Mohannad) bagaimana memperlakukan perempuan, bagaimana mencintai dia, bagaimana memedulikannya," kata Heba Hamdan (24), seorang ibu rumah tangga asal Amman, Jordania, saat berkunjung ke Tepi Barat. Sebagai perempuan yang langsung menikah begitu lulus kuliah, tayangan ini langsung menginspirasinya untuk mencari pekerjaan.

Tampaknya Noor cukup efektif membawa perubahan dalam bertingkah laku. Dengan menggunakan setting Turki, Noor menyajikan suasana yang amat dekat dengan pemirsa. Para tokoh sinetron ini digambarkan taat beribadah, misalnya menunaikan puasa dengan sungguh-sungguh. Bahkan, digambarkan pula, Mohannad bisa menikahi Noor berkat perjodohan yang diatur oleh sang kakek.

Ada penggambaran kebebasan sekuler dalam film ini, yaitu dengan tidak mematok tokoh protagonisnya secara putih. Mohannad juga digambarkan minum minuman keras dan berhubungan seks di luar pernikahan. Meski dilukiskan sebagai suami setia, Mohannad juga punya anak di luar nikah dengan mantan pacarnya. Ia juga diketahui punya kemenakan yang melakukan aborsi.

"Opera sabun ini menunjukkan adanya orang-orang Muslim yang hidup secara berbeda," kata Islah Jad, seorang profesor studi perempuan di Universitas Bir Zeit, Tepi Barat.

Kemal Uzun, produser Noor, bukan suara. "Kami memang sedikit lebih terbuka, tidak seperti orang-orang konservatif di negara-negara itu. Dan bagi saya, kami mungkin punya daya tarik tertentu terhadap pemirsa," kata Uzun.

Meski beberapa adegan 'syur' telah diperhalus agar bisa ditonton warga Arab, tak urung sejumlah ulama mengampanyekan penolakan terhadap Noor. "Tayangan ini bertabrakan dengan ajaran, nilai-nilai, dan tradisi Islam," kata Hamed Bitawi, seorang politisi Hamas yang juga penceramah agama di Nablus, Tepi Barat.

Namun, imbauan mereka seolah tak berdaya menghadang kegilaan masyarakat terhadap Noor. Di Saudi, tiga hingga empat juta dari 28 juta warganya nongkrong di depan televisi setiap malam untuk menikmati tayangan ini. MBC, stasiun yang menayangkan sinetron ini di Saudi, menyulih bahasanya menjadi bahasa Arab agar bisa dinikmati warga Timur Tengah.

Di Tepi Barat dan Gaza, jalanan sepi begitu tayangan ini mengudara. Di luar itu warga masih ngerumpi soal episode yang baru berlalu dan membicarakan kemungkinan tayangan episode berikutnya.

Dampak lanjutannya sudah bisa ditebak. Di Riyadh, ibu kota Saudi, dan Hebron, kota paling konservatif di Tepi Barat, semakin banyak orangtua yang menamai anak perempuannya Noor dan Mohannad untuk laki-laki. Poster-poster pasangan ini pun sudah menandingi poster Yasser Arafat dan Saddam Hussein.

Jaro's Clothing Store di Gaza City pun memanfaatkan eforia itu dengan menjual busana-busana yang pernah tampil di sinetron itu, termasuk baju tanpa lengan metalik yang dimodifikasi dengan paduan kaus lengan panjang agar cocok digunakan di Gaza.

Uzun, sang produser, mengatakan, vila Istanbul di Bosporus yang menjadi setting rumah Mohannad telah disewa sejumlah agen perjalanan dan menjadi museum temporer bagi warga Arab yang berkunjung ke kawasan itu.

Kegilaan terhadap Noor digambarkan dengan sangat tepat oleh koran Al-Riyadh di Saudi. Sebuah kartun di koran itu menggambarkan seorang pria berwajah biasa-biasa berjalan menuju klinik operasi plastik dengan membawa foto Mohannad. Mohannad diperankan oleh Kivanc Tatlitug yang tak lain adalah mantan pemain basket yang pada 2002 memenangi penghargaan Model Terbaik Dunia.

Di Nablus Tepi Barat, Mohammed Daraghmeh, seorang pegawai negeri, memblokir stasiun MBC di rumahnya agar anak-anaknya tidak bisa menonton Noor. Namun, keluarga itu punya cara lain, yaitu nonton di rumah paman sehingga akhirnya sang ayah pun menyerah kalah.

Namun di Gaza, untuk mengikuti Noor tanpa terpenggal adalah perjuangan tersendiri. Di wilayah ini pemadaman listrik sering tidak bisa dihindari karena embargo dari Israel. Ketika tayangan itu tiba-tiba terputus karena pemadaman, banyak warga yang buru-buru menyetel alarm agar bisa bangun subuh untuk menonton siaran ulang.

Di kamp pengungsi Shati, sejumlah remaja putri rela nongkrong di depan televisi untuk mengikuti aksi-aksi Mohannad meski di atas rumah mereka pesawat-pesawat Israel meraung-raung dan mengganggu sinyal televisi. Gambar kabur pun tak masalah bagi mereka.

Ala Hamami (17), mengenakan jubah hitam dan kerudung, mengaku ingin menjadi seperti Noor yang mandiri. "Serial ini memberikan kekuatan bagi perempuan di kemudian hari," kata Hamami meski jodohnya sudah ditentukan keluarga.

Banyak kejadian lucu yang menggambarkan betapa terpisah jauhnya Turki yang modern dengan Gaza yang tradisional. Misalnya ketika muncul adegan Noor (diperankan Songul Oden) dirawat di rumah sakit, lalu muncul Mohannad. Pria itu langsung berbaring di sisi sang istri dan memeluknya untuk menenangkan. Hamami buru-buru memindahkan saluran karena adegan kontak fisik semacam itu telah membuatnya tidak nyaman.

Kapan dampak Noor akan berakhir, tidak ada yang tahu. Episode terakhir akan ditayangkan 30 Agustus, sehari sebelum Ramadhan saat suasana religius yang mengambil alih. Saat itulah MBC menayangkan Bab al-Hara, tayangan Ramadhan paling digemari yang menyeret nostalgia kehidupan tradisional Arab.

Jika Konservatisme Bicara Soal Alkohol di Mesir

(Getty Images/CRIS BOURONCLE)

Hotel Grand Hyatt yang terletak di atas sungai Nil, Kairo, sempat terancam kehilangan status bintang 5 setelah terdapat larangan penjualan minuman beralkohol

/

Selasa, 26 Agustus 2008 | 21:39 WIB

Hotel mewah di Kairo, Grang Hyatt, kembali menyajikan minuman beralkohol setelah dicapai kesepakatan antara manajemen internasional hotel ini dan pemilik lokal hotel Mesir yang sempat menyatakan alkohol sebagai minuman terlarang awal tahun ini. Sheikh Abdelaziz al-Brahim sempat memberlakukan larangan penjualan minuman beralkohol April lalu di hotel Grand Hyatt Kairo untuk mengikuti larangan ajaran Islam. Larangan ini sempat menarik perhatian banyak pihak di Kairo yang dikenal sebagai industri pariwisata terkemuka di Mesir.

Namun, saat ini para tamu hotel juga diperkenankan memesan minuman beralkohol lewat pelayanan room service. Sementara puluhan restoran lainnya di hotel tersebut, termasuk restoran Jepang, Italia serta India tetap bebas dari pelayanan minuman beralkohol.

"Sheikh Abdelaziz al-Brahim memutuskan untuk berkompromi dengan memberikan Hyatt kesempatan untuk memenuhi komitmen terhadap mereka dengan mengelola pelayanan minuman beralkohol di restoran tersendiri di lantai 40 sehingga hotel tersebut tetap menghadirkan suasana penuh kekeluargaan bagi para tamunya," jelas juru bicara Grand Hyatt Kairo, Sally Khatab. Seluruh jaringan hotel internasional dan sebagian besar restoran di Kairo menyajikan minuman beralkohol.

Minuman beralkohol dilarang peredarannya dalam ajaran Islam, walaupun kenyataannya dijual di sebagian besar negara Muslim, kecuali di Arab Saudi dan Sudan. Khattab menerangkan tidak terdapat banyak respon negatif dari para tamu hotel selama larangan penjualan minuman beralkohol diberlakukan dalam 4 bulan terakhir sampai kesepakatan penjualan kembali dicapai pada 23 Juli lalu karena larangan tersebut bertepatan dengan dengan musim panas saat sebagian besar tamu yang hadir di hotel itu berasal dari negara-negara Persia yang konservatif.

Sebagian besar hotel mewah di Kairo milik sejumlah investor Arab yang kaya raya di negara-negara Persia. Meskipun terdapat peningkatan konservatisme di Mesir, namun selama ini belum ada penerapan larangan penjualan alkohol secara menyeluruh yang dikhawatirkan dapat membahayakan industri pariwisata di negara tersebut.

Krisis Georgia

Karma Prometheus di Gunung Kaukakus (Kompas)

KOMP

ALKISAH, Prometheus kesal pada tuannya, Dewa Zeus. Ia disuruh memelihara manusia, tetapi manusia dibiarkan kedinginan, bodoh dan tersiksa. Tak tahan dengan penderitaan manusia, Promethus pun mencuri api abadi milik Zeus di altar Hestia Gunung Olympus dan kemudian
membagikannya kepada manusia.

Tetapi, perbuatannya itu membuat Zus murka. Prometheus pun dirantai di sebuah pilar besar di Pegunungan Kaukakus. Tetapi tak apa. Api itu kini dinikmati manusia sebagai sumber semangat, ilmu pengetahuan dan harapan.

Wilayah Kaukasus meliputi Eropa Timur dan Asia Barat di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, termasuk Pegunungan Kaukasus dan daerah-daerah rendah lainnya. Kaukasus kadang dianggap sebagai bagian dari Asia Tengah. Puncak tertinggi di Kaukasus adalah Elbrus (5.642m), yang
juga dianggap sebagai gunung tertinggi di Eropa.

Negara-negara merdeka yang membentuk Kaukasus kini adalah Rusia (Distrik Kaukasus Utara), Georgia, Armenia dan Azerbaijan. Wilayah besar non-independen di Kaukasus meliputi Ossetia, Chechnya, Ingushetia dan Dagestan. Menurut Wikipedia, Kaukasus adalah salah satu daerah yang mempunyai keanekaragaman linguistik dan budaya yang paling luas di dunia.

Ternyata, api yang dicuri Prometheus juga sumber malapetaka dan bahkan kini menjadi karma di tempat ia dipasung. Sebuah wilayah kecil, Ossetia Selatan yang berpenduduk hanya 70.000 orang, kini menjadi penyebab perang antara Rusia dengan Georgia.

Kasusnya mirip dengan Kashmir yang menjadi rebutan India dan Pakistan. Bedanya, Ossetia Selatan lebih condong kepada Rusia kendati sejak 1990 lalu mengumumkan kemerdekaannya secara de facto. Ossetia Selatan ingin mengikuti jejak Ossetia Utara yang telah menjadi bagian
Federasi Rusia. Sedangkan konflik Kashmir lebih multidimensi karena sebagian kelompok Kashmir ingin terlepas dari India maupun Pakistan.

Ossetia merupakan kelompok etnik yang berbeda dengan Rusia maupun Georgia. Mereka hidup di sepanjang Sungai Don, berasal dari etnik Mongol ketika kerajaan itu menyerang Gunung kaukakus pada abad ke-13.

Konflik semakin tajam pasca bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Perebutan wilayah itu menimbulkan perang dingin antara Rusia dengan Georgia sehingga wilayah itu ditetapkan sebagai status quo. Tetapi, Uni Soviet mendukung kemerdekaan Ossetia Selatan sementara Georgia tetap
mengklaim bahwa wilayah itu bagian dari negaranya.

Opsi Ossetia Selatan untuk menjadi negara otonom di bawah Georgia, seperti Abkhazia dan Ajaria ditolak. Tahun 1991-1992 pernah terjadi perang antara Georgia dengan Ossetia Selatan yang didukung Rusia. Akhir dari perang itu adalah gencatan senjata dan menetapkan wilayah
itu sebagai status quo.

Keinginan menguasai Ossetia Selatan kembali menguat setelah Mikheil Saakashvili terpilih menjadi Presiden Georgia 2004 lalu. Presiden muda ini memang kerap membuat kontroversi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Lalu, terjadilah penyerangan Rabu pekan lalu, (8/8). Tentara Georgia yang didukung tank dan pesawat tempur, membombardir Tskhinvali, ibukota Ossetia Selatan. Sebanyak 15 orang dilaporkan tewas dalam penyerangan itu.

Tentu saja Rusia tidak tinggal diam. Jet-jet tempur Rusia meraung dan mengamuk dua hari setelahnya, tidak hanya membebaskan Ossetia Selatan, tetapi juga menyerang jauh ke wilayah Georgia. Rusia melumpuhkan radar militer, bandara serta basis militer Georgia.

Masalah memang menjadi rumit meskipun Rusia tidak berniat menguasai Georgia. Sebab, setelah pasukan Georgia berhasil dipukul mundur dari wilayah Ossetia, pakta pertahanan atlantik utara (NATO) tersinggung. Sebab, Georgia tahun ini mengumumkan ingin bergabung di dalam NATO bersama Ukraina. Hal ini juga yang membuat hubungan Moskow dengan Tbilisi memburuk.

Kerumitan lain, Abkhazia yang sejak lama ingin lepas dari Georgia memanfaatkan situasi. Ribuan tentara mereka juga ikut menyerang pasukan Georgia dan memberi ruang bagi kapal- kapal perang Rusia untuk membuat basis militer di perairan Laut Hitam.

Tetapi, bagi Eropa, yang paling dikhawatirkan dari perang itu adalah, harga minyak dunia yang saat ini sedang turun, bisa meroket lagi. Pasalnya, Georgia adalah lintasan pipa minyak terpenting Eropa yang melintasi Baku-Tblisi- Ceyhan. Jalur pipa Kaukasus Selatan itu setiap harinya mengalir minyak 800.000 - 900.000 barel per hari dari dari Turki hingga Laut Hitam sebelum dikapalkan ke sejumlah pelabuhan penting di Eropa.

Bisa dibayangkan bila pesawat-pesawat tempur Rusia membombardir pipa tersebut. Atau, bisa jadi, bila Gerorgia tidak mendapat dukungan Eropa dan NATO, menghancurkan sendiri pipa itu, kemudian menuduh Rusia. Kalau itu terjadi, tentu Dewa Zeus makin murka. (alfian zainal/
berbagai sumber)

Kekhawatiran Pakistan Dipimpin Bekas Koruptor Pikun

GETTY IMAGES/JOHN MOORE

Asif Ali Zardari (kiri) bersama Nawaz Sharif saat pertama kali bersepakat membentuk koalisi untuk menggempur Pervez Musharraf.

/

Jumat, 29 Agustus 2008 | 14:59 WIB

ASIF Ali Zardari, duda mendiang Benazir Bhutto, digadang-gadang menjadi presiden Pakistan berikutnya, menggantikan pensiunan jenderal Pervez Musharraf. Tetapi Zardari yang dijuluki 'Tuan 10 Persen' itu orang yang tepat memimpin Pakistan?

Masyarakat Pakistan tersentak ketika pengacara Zardari mengungkapkan, mungkin kliennya menderita gangguan mental selama beberapa tahun terakhir. Ini membuat warga Pakistan semakin bingung.

"Orang-orang memang punya ingatan pendek, tetapi tidak pendek-pendek amat. Namanya saja sudah mirip dengan korupsi," kata Rafat Saeed (42), saat memarkir mobilnya di tepi jalanan Karachi yang sibuk, Kamis (28/8).
Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya agak grogi mengamati kejatuhan Musharraf dan koalisi partai yang mendukungnya setelah dipaksa berhenti oleh oposisi.

Sekarang partai Zardari menguasai pemerintahan sipil yang baru berusia lima bulan dan politisi 53 tahun itu, seperti sudah diperkirakan banyak kalangan, akan dilantik menjadi presiden pada 6 September.

Bila demikian kejadiannya, ia akan menjadi salah satu dari sekian pemimpin terkuat selama 61 tahun sejarah Pakistan. Ia berhasil meruntuhkan semua kekuatan yang berpusat pada Musharraf selama sembilan tahun terakhir.

Tapi rakyat Pakistan ingat, dia punya segudang kesalahan di masa lalu. Dengan simpanan 60 juta dollar AS di bank Swiss, tuduhan korupsi semasa Benazir berkuasa itu tidak akan lenyap begitu saja. Apalagi ada pertanyaan soal kesehatan mentalnya.

Dalam kasus korupsi yang diajukan pemerintah Pakistan, pengacara Zardari mengatakan kepada pengadilan di London tahun lalu bahwa kliennya menderita demensia atau kepikunan dan beberapa gangguan psikologis lain. Taktik ini tampaknya untuk menunda proses pengadilan.
Para pengacara itu mengatakan masalah kesehatan itu didapat Zardari ketika mendekam di penjara Pakistan beberapa tahun. Zardari mengaku, selama dalam tahanan ia dikurung di sel isolasi dan disiksa. Ia selalu khawatir atas keselamatannya sebelum dibebaskan pada 2004. Pengakuan soal gangguan mental itu pertama kali diungkapkan Financial Times.

Teman, keluarga dan para anggota partainya bersikukuh bahwa Zardari sehat walafiat dan mampu memimpin. "Memang, dulu dia sangat tertekan," kata Wajid Hasan, dubes Pakistan untuk Inggris dan teman lama Zardari. Namun menurut Hasan, diagnosis itu sudah lebih dari satu tahun lalu.

"Dia tidak pernah dianjurkan minum obat, cukup konseling. Saya cukup lama menghabiskan waktu bersama dia selama dua tahun terakhir. Dia cukup waspada dan stabil," kata Hasan menambahkan.

Namun, tentu saja musuh-musuh politiknya tidak setuju. "Pasien seharus tidak boleh jadi presiden," kata Sadiqul Farooq, juru bicara partai Liga Muslim Pakistan, pimpinan mantan PM Nawaz Sharif, yang baru saja keluar dari koalisi oposisi.

Zardari mendapat julukan Tuan 10 Persen ketika menjabat menteri investasi dan lingkungan era Benazir. Saat itu ia dituduh mengutip komisi dari berbagai kontrak, mulai dari pengadaan traktor dari Polandia sampai impor emas.

Ia berdalih, tudingan itu merupakan bagian dari kampanye negatif untuk menghalangi Benazir pulang dari pengasingan setelah pemerintahannya ambruk pada 1996. Pemerintah Pakistan menuduh pasangan ini melarikan dana 1,5 miliar dollar AS keluar negeri.

Jaksa Swiss, Daniel Zappelli, mengatakan Kamis (28/8), bahwa sekitar dana 60 juta dollar yang mengendap di sebuah rekening bank di negara itu sejak 1990-an akan dicairkan seperti permintaan pemerintah Pakistan.
Ia menolak menyebut pemilik dana itu dengan alasan kerahasiaan bank. Namun Hassan Habib dari Kedutaan Besar Pakistan di Bern mengatakan keyakinannya bahwa dana itu milik Benazir atau sang suami atau rekening bersama.

Namun di antara skeptisisme itu, masih ada warga Pakistan yang melihat Zardari tidak terlalu buruk. Imran Ibrahim (27), pialang saham, sangat sedikit politisi negeri itu yang benar-benar bersih. Banyak menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk mempertebal kantong atau memperkaya keluarga dan teman-teman mereka. "Tak satu pun yang bebas dari kecurangan. Menurut saya, ia lebih baik dibandingkan orang-orang itu. Lagi pula, dia kan suami Benazir Bhutto yang memimpikan Pakistan makmur. Dia akan mewujudkan mimpi sang istri, atau setidaknya dia akan berupaya," kata Imran.

Bhutto dibunuh pada 27 Desember 2007 saat berkampanye untuk pemilu parlemen. Zardari segera menggantikan posisinya sebagai ketua Partai Rakyat Pakistan (PPP). Banyak orang terperangah ketika ia berhasil menggalang banyak pendukung.

Mantan atlet polo yang lahir dari keluarga tuan tanah kaya raya ini semula tidak menunjukkan minat pada politik. Tetapi kemudian terbukti bahwa itu bukan karena tidak punya keterampilan. Dengan membentuk aliansi longgar dengan Sharif yang menjadi rival sengitnya, Zardari berhasil memaksa Musharraf mundur. Koalisi itu pun akhirnya berkuasa.

Memang akhirnya Musharraf jatuh, tetapi gesekan di antara koalisi malah mengemuka. Sharif menuduh Zardari melanggar janji untuk secepatnya mengembalikan jabatan sejumlah hakim yang dipecat Musharraf atau mengurangi kekuasaan presiden sebanyak mungkin. Sharif akhirnya keluar dari koalisi dan memilih menjadi oposisi. PPP pun langsung menggandeng rekan koalisi baru, sejumlah partai kecil di parlemen, yang akhirnya malah membuatnya semakin dominan.

Ishtiaq Ahmad, seorang profesor politik di Quaid-i-Azam University di Islamabad, mengatakan, anggapan bahwa munculnya Zardari mirip kebangkitan kembali si tua Sharif sangat diragukan. "Dia mungkin ahli dalam politik Darwinian, tetapi masyarakat melihat tidak adanya kualitas kepemimpinan," kata Ahmad.

AS khawatir terhadap bangkitnya militansi Islam di Pakistan, khususnya di kawasan utara yang panas dan dikabarkan sebagai tempat persembunyian Osama bin Laden. Amerika Serikat berharap Pakistan masih menjadi sekutunya dalam memerangi terorisme. AS melihat Benazir yang menjadi pengkritik keras para ekstremis sebagai sekutu potensial dan mendorongnya untuk memulihkan hubungan dengan Musharraf. Harapannya, Musharraf-Benazir bisa membentuk koalisi yang pro-barat dan meningkatkan kampanye melawan Taliban dan al Qaeda.

Negosiasi sudah dilakukan untuk memuluskan kepulangannya, termasuk kesepakatan dari Musharraf untuk menutup kasus korupsi yang melibatkan pasangan itu. Namun akhirnya semua berantakan. Maret lalu, pengadilan Pakistan membebaskan Zardari dari kasus terakhir yang ditangguhkan, termasuk impor limosin mewah dari Jerman. Ketika pemerintah memberitahu penegak hukum di Swiss dan Inggris bahwa tidak ada tindak pidana, maka pengadilan di kedua negara Eropa itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menghentikan proses pengadilan.

Sementara itu, sentimen anti-Amerika masih tinggi di Pakistan, khususnya terkait aksi militer di Afghanistan dan Irak. Di sini lah banyak warga Pakistan yang khawatir Zardari akan terlalu dekat dengan Washington. Lalu pemerintah yang baru lima bulan berjalan ini mencoba lagi membuka perundingan damai dengan kaum militan setelah berkuasa, seperti pernah dilakukan Musharraf. Tetapi hingga kini belum tampak hasil yang berarti, kecuali aksi kekerasan yang tetap berlangsung.